LAW ENFORCEMENT OF ARTICLE 10 LETTER C OF SURABAYA CITY REGULATION NUMBER 2 OF 2014 CONCERNING THE ORGANIZATION OF PUBLIC ORDER AND PUBLIC TRANQUILITY AGAINST TRADERS THAT RESULT IN DISRUPTION OF PUBLIC ROAD FUNCTIONS.

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai penegakan hukum Pasal 10 huruf C Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap pedagang yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dan faktor apa yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum Pasal 10 huruf C Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap pedagang yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Penegakan hukum terhadap Pasal 10 huruf C Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap pedagang yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan umum pada saat ini sudah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku, namun dalam proses penertibannya cenderung berfokus pada titik rawan dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hambatan dalam penegakan hukum terdapat terutama pada faktor penegak hukumnya yakni aparat penegak hukum itu sendiri, serta masyrakat itu sendiri. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah kota Surabaya dapat memberlakukan adanya batasan tempat berjualan dan jam operasional untuk PKL.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah, Satpol PP, Kota Surabaya

This study examines and answers the problem of law enforcement of Article 10 letter C of Surabaya City Regional Regulation Number 2 of 2014 concerning the Implementation of Public Order and Community Peace against traders who cause disruption of public road functions. This research aims to analyze the law enforcement and what factors become obstacles in law enforcement of Article 10 letter C of Surabaya City Regional Regulation Number 2 of 2014 concerning Implementation of Public Order and Community Peace against traders who cause disruption of public road functions. This research uses qualitative methods with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results showed that law enforcement of Article 10 letter C of Surabaya City Regional Regulation Number 2 of 2014 concerning the Implementation of Public Order and Community Peace against traders who cause disruption of public road functions is currently running in accordance with the applicable SOP, but in the enforcement process tends to focus on vulnerable points compared to other areas. Obstacles in law enforcement exist mainly in the law enforcement factor, namely the law enforcement officers themselves, as well as the community itself. Therefore, it is hoped that the Surabaya city government can impose restrictions on selling places and operating hours for street vendors.

Keywords: Street Vendors, Local Regulation, Satpol PP, Surabaya City