Analisis Praktik Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Judicial Activism on Indonesias Constitutional Court Verdict on the Judicial Review of Job Creation Bills Number 6 of 2023

Karakteristik negara hukum salah satunya menitikberatkan pada eksistensi konsep pembagian kekuasaan atau separation of powers, di mana terdapat salah satu cabang kekuasaan yakni kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman yang diimplementasikan dengan adanya institusi peradilan penjaga muruah konstitusi. Hakim pada peradilan konstitusi selanjutnya melakukan apa saja yang dibutuhkan untuk memastikan supremasi konstitusi diamini, salah satunya dengan perilaku yang dikenal dengan istilah judicial activism.

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini ialah metode normatif yang mana akan menelusuri dan mendalami bagaimana kemudian judicial activism diterapkan dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 oleh hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan analisis yang telah berlangsung, Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 adalah praktik judicial activism. Salah satu cirinya yang terpampang nyata adalah kala Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembuatan undang-undang ketenagakerjaan tersendiri yang secara substantif terpisah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. 

Characteristics of a rule of law state is emphasizes the existence of separation of power’s concept, where one of the branches of power is the judicial power which is implemented through the constitutional court as the guardian of constitution. Judges in the constitutional court then carry out any of kind necessaries to ensure that the supremacy of constitution is upheld, one of which is through judicial activism.

Research method in this case is normative which will examine how judicial activism is applied in Indonesia Constitutional Court’s verdict number 168/PUU XXI/2023 regarding the judicial review of Job Creation Bills Number 6 of 2023.

The result of the analysis is Decision Number 168/PUU-XXI/2023 is judicial activism because its match with living doctrine of judicial activism. It is recognized when Indonesia Constitutional Court ordered the creation of a separate labor law that is distinct from Job Creation Bills Number 6 of 2023.