Penelitian ini bertujuan untuk menelaah implementasi Good Corporate Governance yang didasari prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran pada Good Corporate Governance pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada Perguruan Tinggi Negeri di Bidang Pendidikan berdasarkan Manual Pendidikan Badan Layanan Umum oleh Direktorat PK BLU Kementerian Keuangan. Serta, melalui analisa SWOT digunakan untuk mengantisipasi dalam memahami potensi-potensi yang untuk tetap survive dalam zaman globalisasi ke depan.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Kepala Bagian Keuangan serta Kepala sub bagian Akuntansi dan Pelaporan. Objek dalam penelitian ini adalah analisis good corporate governance penerapan PPK BLU. Penelitian ini dilaksanakan dengan rentang waktu selama 2 bulan yaitu 4 Mei 2020 sampai dengan 30 Juni 2020. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara observasi, dokumentasi serta wawancara terstruktur sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat.
Berdasarkan hasil analisis data, Universitas Negeri Surabaya resmi menjadi Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 50/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) dapat disimpulkan bahwa implementasi Good Corporate Governance yang di dasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran di Universitas Negeri Surabaya telah diterapkan dengan baik. Namun, ada beberapa kendala yang di hadapi berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal dalam pelaksanaannya, seperti kurang memahami pedoman terhadap aturan yang berlaku, kendala terhadap terbatasnya tenaga IT yang memadai, kurangnya pemahaman tentang karakteristik Good Corporate Governance itu sendiri, pemahaman tentang Peraturan Menteri Keuangan, serta sumber pendanaan yang masih bergantung pada dana pendidikan saat ini.
This study aims to examine the implementation of Good Corporate Governance which is based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness in Good Corporate Governance in the Public Service Agency (PPK-BLU) Financial Management Pattern at State Universities in the Education Sector based on the Service Agency Education Manual. General by the Directorate of PK BLU, Ministry of Finance. Also, through SWOT analysis, it is used to anticipate understanding the potentials that will survive in the future era of globalization.
This type of research used in this research is qualitative research with descriptive analysis method. The subjects in this study were the Vice Chancellor for General Affairs and Finance, the Head of the Finance Section and the Head of the Accounting and Reporting Subdivision. The object of this research is the analysis of good corporate governance in implementing PPK BLU. This research was conducted along of to 2 months, namely May, 4 2020 to June, 30 2020. The collection of the data technique use with observation, documentation and structured interviews in accordance with the interview guidelines that had been made.
Based on the results of data analysis, Universitas Negeri Surabaya officially became a Public Service Agency based on the Decree of the Minister of Finance Number: 50 / KMK.05 / 2009 concerning the Establishment of the Surabaya State University as a Government Agency Implementing Financial Management for Public Service Bodies with PK BLU it can be concluded that the implementation of Good Corporate Governance which is based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness at Universitas Negeri Surabaya has been well implemented. However, there are several obstacles faced by internal and external factors in its implementation, such as lack of understanding of the guidelines for applicable regulations, constraints on the limited availability of adequate IT personnel, lack of understanding of the characteristics of Good Corporate Governance itself, understanding of the Minister of Finance Regulation, as well as funding sources that are still dependent on current education funds.