Aspek Hukum Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau dan Penerapannya pada Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sidoarjo

Legal Aspects of Fulfilling Green Open Space and Its Application to Housing and Residential Areas in Sidoarjo Regency

Tujuan dari peneltian ini adalah untuk menganalisis mengenai konstruksi dari Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) dan implementasi penyerahan ruang terbuka hijau di Kabupaten Sidoarjo, selain itu juga diterangkan bahwa implementasi dari Pasal 47 ayat (4) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 97 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan terkait penyerahan tersebut, khususnya ruang terbuka hijau belum terlaksana dengan maksimal. Pada penilitian ini digunakan jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan digunakannya data primer serta sekunder yang kemudian dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara, selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 29 ayat (2) UUPR dapat dimaknai bahwa pemenuhan ruang terbuka hijau publik sebanyak 20% merupakan tanggung jawab pemerintah daerah kota/kabupaten, sedangkan ruang terbuka hijau privat sebanyak 10% dipenuhi oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok, pihak swasta, dan lembaga/badan hukum. Selain itu mengapa penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum belum terlaksana secara maksimal, karena adanya hambatan yang salah satunya adalah terkait belum diterapkannya sanksi yang tegas untuk menindakanjuti para developer (pengembang), sehingga mereka tidak merasa memiliki kewajiban untuk menyerahkannya.

The purpose of this research is to analyze the construction of Article 29 paragraph (2) of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning (UUPR) and the implementation of the handover of green open space in Sidoarjo Regency, moreover the implementation of Article 47 paragraph (4) of the Sidoarjo Regent Regulation Number 97 of 2021 concerning Procedures for The Delivery and Utilization of Housing Infrastructure, Facilities, and Utilities related to the handover, especially green open space has not been carried out optimally. This research uses a type of empirical research was used that used a qualitative approach with the use of primary and secondary data which was then collected through literature studies and interviews, then analyzed by descriptive-analysis methods. The results showed that article 29 paragraph (2) of the UUPR can be interpreted that the fulfillment of 20% of public green open space is the responsibility of the city / regency regional government, while private green open space is 10% fulfilled by the community both individually and in groups, private parties, and legal institutions / entities. Besides that why the submission delivery of infrastructure, facilities, and public utilities has not been carried out optimally, due to one of the obstacles that occurs is related to the lack of strict sanctions to enforce developers (developers), so they do not feel that they have an obligation to hand them over.