ABSTRAK
PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPATUHAN (ASIK) DI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN JAWA TIMUR
Nama : Nisma Chosuna Choirina
NIM : 16040263034
Program Studi : DIII Administrasi Negara
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Nama Lembaga : Universitas Negaeri Surabaya
Pembimbing : Gading Gamaputra, S.AP., MPA.
Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK) adalah suatu aplikasi penilai yang melibatkan masyarakat umum/pengguna layanan dalam menilai standar pelayanan publik yang ada dipenyelenggara layanan baik yang di selenggarakan tingkat pusat maupun daerah. Aplikasi yang diluncurkan pada tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui ASIK. Berdasarkan hasil partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat pada Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK) pada tahun 2018 yakni masyarakat yang berpartisipasi terhadap Aplikasi ASIK khususnya di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur ini hanya berjumlah 136 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belum banyaknya masyarakat yang mengetahui adanya Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK) karena pada Aplikasi ini terbilang masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat. Padahal diketahui bahwa jumlah penduduk di Jawa Timur ini berjumlah sekitar 39,29 juta jiwa. Dari kurangnya sosialisasi ini disebabkan karena menimnya anggaran Ombudsman Republik Indonesia untuk kegiatan sosialisasi. Dampak dari kurangnya sosialisasi program tersebut adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan Aplikasi Informasi Kepatuhan (ASIK) sehingga tidak adanya kejelasan pengguna aplikasi yang akan ditampilkan ketika masyarakat ingin mengakses aplikasi tersebut. Kedua, kesulitan akses dimana masyarakat yang ingin mendaftar akun sebagai pengguna Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan
Jenis Penelitian yang digunakan ini dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan fokus e-government di Negara berkembang menurut Elyor (dalam Musfikar, 2018:151) dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan (tiga) melalui tahap observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan penyimpulan/verifikasi.
Hasil penelitian ditemukan bahwa Dilihat dari segi kesiapan mengenai penerapan e-government yakni Kesiapan pada penyedia layanan dalam menyelenggarakan Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK) di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur terbilang sudah cukup matang. Dilihat dari segi administrative, yaitu biaya pengembangan perangkat lunak, infrastruktur, persyaratan dan pelatihan terhadap pekerja dibagian layanan IT. Dilihat dari segi teknologi, yaitu koneksi internet, sarana dan prasarana yang memadai untuk menerapkan e-government, Dilihat dari segi budaya pengguna, yaitu dengan adanya budaya pengguna yang biasanya menggunakan manual yang akan sulit merubah menjadi menggunakan digital.
Saran yang diberikan pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur adalah harus lebih sering dalam mempublikasikan Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK) dan lebih banyak pula dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat menerapkan Aplikasi ini. Selain itu, lebih melibatkan lagi masyarakat luas guna dalam hal memberikan penilaian terkait perencanaan program. Dan bagi masyarakat sebaiknya untuk ikut serta dalam memberikan masukan pemikiran berupa memberikan penilaian yang berhubungan dengan adanya penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK) yang dilaksakan di Ombudsman Republik Indonesia. Agar yang menjadi tujuan ASIK dapat mencapai tujuan sesuai dengan harapan.
Kata Kunci : Pelayanan Publik, E-Government, ASIK
ABSTRACT
APPLICATION OF COMPLIANCE INFORMATION SYSTEM APPLICATION (ASIK) AT THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA REPRESENTATIVE OF EAST JAVA
Name : Nisma Chosuna Choirina
Study program : DIII Public Administration
Major: Public Administration
Faculty : Faculty of Social Sciences and Law
Name of Institution : Negaeri University, Surabaya
Supervisor : Gading Gamaputra, S.AP., MPA.
Compliance Information System Application (ASIK) is an appraisal application that involves the general public / service users in assessing existing public service standards in service providers both at central and regional levels. The application was launched in 2015. The purpose of this study is to increase public participation through ASIK. Based on the results of participation made by the public in the Compliance Information System Application (ASIK) in 2018, there are only 136 people participating in the ASIK application, especially in the Ombudsman of the Republic of Indonesia. So it can be concluded that not many people are aware of the Compliance Information System Application (ASIK) because in this Application it is still considered a lack of community participation. Even though it is known that the total population in East Java is around 39.29 million. This lack of socialization was caused by the availability of the Ombudsman budget of the Republic of Indonesia for socialization activities. The impact of the lack of program socialization is the lack of community participation in using the Compliance Information Application (ASIK) so that there is no clarity of application users who will be displayed when the public wants to access the application. Second, access difficulties where people who want to register an account as a Compliance Information System Application user
This type of research is used by using descriptive qualitative research using e-government focus in developing countries according to Elyor (in Musfikar, 2018: 151) with data collection conducted by (three) through the stages of observation, interviews and documentation. And data analysis techniques used in this study include data collection, data reduction, data presentation and conclusion / verification.
The results of the study found that in terms of readiness regarding the implementation of e-government, namely the readiness of service providers in holding Compliance Information System Applications (ASIK) in the Ombudsman of the Republic of Indonesia, the Representative of East Java is quite mature. Viewed from an administrative perspective, namely the cost of developing software, infrastructure, requirements and training of workers in the IT services section. Viewed in terms of technology, namely internet connection, adequate facilities and infrastructure for implementing e-government, Viewed in terms of user culture, namely the existence of user culture that usually uses manuals which will be difficult to change to using digital.
Suggestions given to the Ombudsman of the Republic of Indonesia East Java Representative are to be more frequent in publishing Compliance Information System Applications (ASIK) and more in providing socialization to the public so that people can implement this Application. In addition, more involving the wider community in order to provide an assessment related to program planning. And for the public, it is better to participate in providing thought input in the form of assessments relating to the application of the Compliance Information System (ASIK) implemented at the Ombudsman of the Republic of Indonesia. So that the ASIK goals can achieve the goals according to expectations.
Keywords: Public Services, E-Government, ASIK