PEMENUHAN UANG PENGGANTIAN HAK BAGI PEKERJA YANG MENGUNDURKAN DIRI DALAM PUTUSAN NOMOR 801K/PDT.SUS-PHI/2020
FULFILLMENT OF COMPENSATION FOR WORKERS WHO RESIGN IN DECISION NUMBER 801K/PDT.SUS-PHI/2020
Pemutusan hubungan kerja selalu berpotensi terjadi dalam dunia pekerjaan. Berdasarkan definisi pada pasal 1 angka 25 UUK dan kaitannya dengan pasal 1 angka 4 dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pemutusan hubungan kerja dapat diartikan sebagai penghentian hubungan kerja yang dilakukan oleh satu pihak. Salah satu kasus yang dapat menjadi contoh perselisihan antara pengusaha dan pekerja adalah kasus antara PT Multi Mayaka melawan Gregorius Puji Satriyo Nugroho yang diputus dengan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Smg. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa dasar pertimbangan berdasarkan Putusan Nomor 801K/Pdt.SusPHI/2020 dengan adanya keberlakuan surat edaran menakertrans dan menganalisis apa akibat hukum dari putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan conseptual approach. Berdasarkan Ratio Decidendi Hakim dalam perkara tersebut, jika dikaitkan dengan Pasal 162 ayat (1) dan (2) UUK telah mengesampingkan pasal tersebut dengan Surat Edaran Nomor B.600/MEN/SJ-HK/VIII/2005 yang mana judex juris dianggap telah mengesampingkan Asas lex superior derogate legi inferiori dan akibat hukum bagi PT.Multi Mayaka yakni berkewajiban membayar sejumlah sebesar Rp. 16.222.000,00. Lalu akibat hukum bagi Termohon Kasasi ialah mendapatkan hak nya berupa uang pisah dan upah bulan Februari sebesar Rp. 16.222.000, namun kehilanggan uang penggantian haknya sebagaiamana termaksud dalam pasal 162 ayat (1) UUK yaitu sebesar 15% .
Kata Kunci : Uang Penggantian Hak, Hak Pekerja, Pekerja Mengundurkan Diri (resign)
Termination of employment always has the potential to occur in the world of work. Based on the definition in Article 1 paragraph 25 of the UUK and its relation to Article 1 paragraph 4 of Law Number 2 Year 2004 on Settlement of Industrial Relations Disputes, termination of employment can be defined as the cessation of work relations carried out by one party. One case that can be an example of a dispute between employers and employees is the case between PT Multi Mayaka and Gregorius Puji Satriyo Nugroho which was decided by Decision Number 29/Pdt.SusPHI/2019/PN.Smg. This study aims to analyze what is the basis for consideration based on Decision Number 801K/Pdt.SusPHI/2020 with the enactment of the circular letter of the Ministry of Manpower and Transmigration and analyze what the legal consequences of the decision are. This research uses normative juridical methods with a statute approach and conceptual approach. Based on the Judge's Ratio Decidendi in the case, if it is related to Article 162 paragraphs (1) and (2) of the UUK, it has overruled the article with Circular Letter Number B.600/MEN/SJHK/VIII/2005 which judex juris is considered to have overridden the principle of lex superior derogate legi inferiori and the legal consequences for PT Multi Mayaka are obliged to pay an amount of Rp. 16,222,000.00. Then the legal effect for the Cassation Respondent is to get his rights in the form of separation pay and February wages in the amount of Rp. 16,222,000, but lost his right to compensation as referred to in Article 162 paragraph (1) UUK which is 15%.
Keywords: Compensation, Worker's Rights, Worker resignation.