KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL BAGI PESERTA PEMAGANGAN MAHASISWA DI SEKTOR BERISIKO TINGGI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

LEGAL CERTAINTY OF SOCIAL SECURITY FOR STUDENT INTERNS IN HIGH-RISK SECTORS FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE

Status hukum peserta pemagangan mahasiswa di industri strategis belum menjamin kepastian jaminan sosial yang selaras dengan hierarki norma nasional. Permasalahan pokok dalam kajian ini terletak pada ketidaklengkapan norma yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Mahasiswa. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis norma perlindungan fisik dalam perikatan magang pada sektor berisiko tinggi serta merumuskan konstruksi normatif perlindungan raga mahasiswa yang selaras dengan prinsip martabat kemanusiaan. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, analisis bahan hukum dilakukan melalui penalaran deduktif silogistik dengan menguji norma sektoral terhadap norma yang lebih tinggi untuk menemukan koherensi dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaklengkapan norma tersebut menimbulkan kekosongan perlindungan fungsional yang membuka ruang bagi korporasi untuk menyisipkan klausul eksonerasi dalam dokumen administratif magang, sehingga bertentangan dengan jaminan konstitusional atas hak jaminan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan jaminan kecelakaan kerja bagi mahasiswa magang harus diposisikan sebagai syarat sah materiil yang bersifat memaksa (dwingend recht) dalam setiap perikatan pembelajaran luar kampus di sektor berisiko tinggi guna memenuhi kewajiban negara terhadap hak asasi manusia.

The legal status of student interns in strategic industries lacks social security certainty aligned with the national hierarchy of norms. The core issue lies in the incompleteness of norms within the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation Number 63 of 2024 concerning the Implementation of Student Internships. This normative legal research aims to analyze the inconsistency of physical protection norms in internship engagements within high-risk sectors and to formulate a normative construction for student physical protection consistent with the principle of human dignity. Utilizing statute and conceptual approaches, the legal material analysis is conducted through deductive syllogism by examining sectoral regulations against higher norms to find coherence and legal certainty. The results indicate that this incompleteness of norms creates a functional protection vacuum, providing loopholes for corporations to insert exoneration clauses into administrative internship documents, which contradicts constitutional guarantees for social security rights. This study concludes that work accident insurance for student interns must be positioned as a mandatory material validity requirement (dwingend recht) in every off-campus learning engagement within high-risk sectors to fulfill state obligations toward human rights.