ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PROVINSI JAMBI NOMOR 14/PDT/2021/PT JMB TENTANG PENGUASAAN TANAH NEGARA SEBAGAI TANAH OBJEK LANDREFORM DI DESA SENGETI

JURIDICAL ANALYSIS OF JAMBI PROVINCE HIGH COURT RULING NUMBER 14/PDT/2021/PT JMB CONCERNING TENURE OF STATE LAND AS LAND REFORM OBJECTS IN SENGETI VILLAGE

Landreform merupakan program Pemerintah berupa proses redistribusi dan atau redistribusi tanah untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Salah satu program Landreform adalah redistribusi. Salah satunya di Desa Sengeti, Provinsi Jambi terdapat permasalahan sengketa tanah antara Petani Penggarap dan PT. KKL. Berdasarkan keterangan petani, mereka merasa tanah redistribusi miliknya dikuasai secara sepihak oleh PT. KKL. Sedangkan menurut pihak PT. KKL ia merasa bahwa pihaknya telah membeli tanah tersebut secara sah dengan proses jual beli. Sengketa ini dibawa di Pengadilan Negeri Jambi, dan diajukan banding di Pengadilan Tinggi Jambi. Hakim memutuskan bahwa para Petani Penggarap tidak bisa mendapatkan tanahnya kembali karena kurangnya bukti-bukti. Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi; dan 2) untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan metode penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kabupaten Jambi Nomor 14/PDT/2021/PT JMB Tentang Penguasaan Tanah Negara Sebagai Tanah Objek Landreform Di Desa Sengeti sudah tepat karena memberikan pertimbangan bahwa untuk mengajukan kepemilikan tanah harus dilengkapi dengan akta otentik bukan hanya berdasarkan SK. Akibat hukum bagi pihak penggugat yaitu penggugat mengalami kerugian secara materil dan immateril karena penguasaan lahan yang dilakukan oleh pihak PT. KKL dan penggugat tidak bisa mengolah tanah redistribusi akibat adanya penguasaan lahan tanpa izin.

Land reform is a government program in the form of a land redistribution and/or redistribution process to reorganize control, ownership, use and utilization of land (P4T) based on laws and regulations in the land sector. One of the Land Reform programs is redistribution. One of them is in Sengeti Village, Jambi Province, there is a land dispute problem between Cultivator Farmers and PT. MPA. Based on the farmers' information, they felt that their redistribution land was controlled unilaterally by PT. MPA. Meanwhile, according to PT. KKL felt that it had purchased the land legally through a sale and purchase process. This dispute was brought to the Jambi District Court, and appealed to the Jambi High Court. The judge ruled that the Sharecroppers could not get their land back due to lack of evidence. The objectives of this research are 1) to find out the basis of the judge's considerations in the Jambi High Court decision; and 2) to find out the legal consequences that arise. This research is normative juridical in nature using primary and secondary legal materials. Meanwhile, the research method used in this research is normative using a statutory approach, case approach and conceptual approach. The conclusion obtained from this research is that the Jambi Regency High Court Judge's Decision Number 14/PDT/2021/PT JMB Concerning Control of State Land as Land Reform Objects in Sengeti Village is correct because it provides consideration that to apply for land ownership it must be accompanied by an authentic deed, not just based on SK. The legal consequences for the plaintiff are that the plaintiff suffered material and immaterial losses due to land control carried out by PT. KKL and the plaintiff cannot cultivate the redistribution land due to land control without permission.