ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL DALAM LINGKUP KELUARGA (STUDI PUTUSAN: NOMOR 623/PID.SUS/2022/PN BTA)

JURIDICAL ANALYSIS OF COURT DECISION ON THE CRIME OF SEXUAL INTERCOURSE AGAINST A CHILD WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN THE FAMILY SCOPE(STUDY OF DECISION: NUMBER 623/PID.SUS/2022/PN BTA)

Tindak pidana persetubuhan adalah mimpi buruk bagi banyak anak-anak yang menjadi korban. Anak-anak rentan menjadi korban kekerasan seksual terutama anak-anak penyandang disabilitas sebagaimana kasus pada Putusan No. 623/Pid.Sus/2022/PN Bta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dakwaan jaksa penuntut umum pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak penyandang disabilitas intelektual dalam lingkup keluarga pada putusan No. 623/Pid.Sus/2022/PN Bta sesuai dengan perbuatan terdakwa dan akibat hukum dari dakwaan tersebut. Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis preskriptif. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis  menunjukkan bahwa dakwaan jaksa pada putusan No. 623/Pid.Sus/2022/PN.Bta tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Jaksa menggunakan dasar hukum tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana pasal 76D UU Perlindungan Anak tetapi UU Perlindungan Anak tidak mengatur secara detail terkait pidana pemberat apabila dilakukan terhadap anak penyandang disabilitas intelektual dalam lingkup keluarga sebagaimana telah diatur pada UU TPKS sehingga menimbulkan kekeliruan hukum. Perbuatan pelaku juga termasuk concursus realis, yaitu tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana aborsi. Sebab perbuatan tersebut tindak pidana yang berbeda dan berdiri sendiri. Kemudian akibat hukum dakwaan tersebut adalah dakwaan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, tidak terpenuhinya hak-hak anak penyandang disabilitas intelektual sebagai korban, terdakwa tidak mendapatkan hukuman pidana pemberat sebagaimana amanat UU TPKS.

Kata Kunci: Disabilitas Intelektual, Perlindungan Anak, Aborsi, Tindak Pidana Persetubuhan 

The criminal act of sexual intercourse is a nightmare for many children who become victims. Children are vulnerable to sexual violence, especially children with disabilities, as occurred in the case of Decision No. 623/Pid.Sus/2022/PN Bta. The purpose of this research is to analyze the public prosecutor's indictment in the criminal act of sexual intercourse against a child with intellectual disabilities within the family scope in decision No. 623/Pid.Sus/2022/PN Bta, in accordance with the defendant's actions and the legal consequences of the indictment. The research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. This study is analyzed using a prescriptive analysis technique. The results of the research conducted by the author show that the indictment of the public prosecutor in Decision No. 623/Pid.Sus/2022/PN.Bta does not correspond to the defendant’s actions. The prosecutor used the legal basis of the criminal act of sexual intercourse with a child as stipulated in Article 76D of the Child Protection Law but the Child Protection Law does not regulate in detail the aggravated punishment if committed against a child with intellectual disabilities within a family context as regulated in UU TPKS thereby resulting in a legal error. The perpetrator’s actions also constitute concursus realis, namely the criminal act of sexual intercourse and the criminal act of abortion. Because these acts are different crimes and stand independently. Then the legal consequences of the indictment are that the indictment may be declared null and void by law, the rights of children with intellectual disabilities as victims are not fulfilled, and the defendant does not receive the aggravated punishment as mandated by UU TPKS.

Keywords: Intellectual Disabilities, Child Protection, Abortion, Crime of Sexual Intercourse