ANALISIS KLAUSULA TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG TIDAK JELAS DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT KSP DITINJAU DARI PERATURAN KETENAGAKERJAAN

ANALYSIS OF UNCLEAR TERMINATION CLAUSES IN FIXED-TERM EMPLOYMENT AGREEMENTS AT PT. KSP REVIEWED FROM LABOR REGULATIONS

Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) mengatur terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang biasanya telah dicantumkan dalam isi perjanjian kerja. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa perjanjian kerja yang mengatur terkait klausula PHK yang tidak  jelas dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya ketidakjelasan klausula PHK yang diatur dalam perjanjian kerja waktu tertentu di PT. KSP. Ketidakjelasan terkait klausula PHK ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena terdapat ketidaksesuaian dan kejelasan dalam pengaturan kewajiban pekerja/buruh sebagai maintenance supervisor untuk menjadi tolak ukur dilakukannya PHK sepihak pada perjanjian kerja di PT. KSP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yaitu dengan menganalisis isi perjanjian kerja waktu tertentu yang dikaji dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa klausula PHK tersebut tidak jelas dan tidak adanya keselarasan antar pasal, sehingga klausula PHK pada Pasal 8 ayat (1)  batal demi hukum karena tidak mengatur secara jelas terkait kewajiban pekerja/buruh sebagai maintenance supervisor  yang diatur tidak sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) huruf f dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 13 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Upaya hukum yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan perundingan bipartit dan tripartit, gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, dan pemberian kompensasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Fixed-term employment agreement (PKWT) regulates matters related to termination of employment (PHK), which are usually included in the content of the employment agreement. However, in practice, there are soveral employment agreements that contain unclear termination clauses and do not comply with statutory regulations. The problem in this study is the unclear termination clause in fixed-term employment agreement at PT. KSP. This lack of clarity regarding the termination clause has the potentially causes legal uncertainty because there in inconsistency and unclear regulation concerning the obligations of employees/workers as maintenance supervisor, which serve as the benchmark for unilateral termination in the employment agreements at PT.KSP. The research method used is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach, namely by analyzing the contents of the fixed-term employment agreement reviewed with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing, Working Hours and Rest Time, and Termination of Employment. The results of this study indicate that the termination clause is unclear and there is a lack of  alignment between the articles, so that the termination clause in Article 8 paragraph (1) is null and void because it does not clearly regulate the obligations of employees/workers  as maintenance supervisor which are regulated in accordance with Article 52 paragraph (1) letter f and paragraph (3) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Article 13 letter f of Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Fixed-term Employment Agreements, Outsourcing, Working Hours and Rest Time, and Termination of Employment. Legal efforts that can be undertaken include bipartite and tripartite negotiations, filing a lawsuits in the Industrial Relations Court, and providing compensation in accordance with applicable provisions.