Digilib | Universitas Negeri Surabaya

Jenis Dokumen

Disertasi
Karya Akhir S1
Karya Akhir S2
Karya Akhir S3
Skripsi
Tesis
Tugas Akhir D3
Tugas Akhir D4

Fakultas

Ilmu Pendidikan
Bahasa & Seni
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Ilmu Sosial & Politik
Hukum
Psikologi
Teknik
Ekonomika dan Bisnis
Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
Vokasi
Pascasarjana

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR REGISTER 18 / Pdt.G / 2018 / PN TLG TENTANG SENGKETA HAK ATAS TANAH EKS HAK EIGENDOM YANG BELUM DIKONVERSI

Kode Dokumen : 0110/FISH-HUK/2023

Penulis Utama : Syauqi Al Amin

NIM Penulis Utama: 19040704020

Tahun : 2023

Judul ID :

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR REGISTER 18 / Pdt.G / 2018 / PN TLG TENTANG SENGKETA HAK ATAS TANAH EKS HAK EIGENDOM YANG BELUM DIKONVERSI

Judul EN :

JURIDICAL ANALYSIS OF DECISION OF TULUNGAGUNG DISTRICT COURT REGISTER NUMBER 18 / Pdt.G / 2018 / PN TLG CONCERNING DISPUTES ON LAND RIGHTS EX EIGENDOM RIGHTS THAT HAVE NOT BEEN CONVERTED

Sumber : UNESA - Fakultas Hukum - Jurusan S1 Ilmu Hukum - 19040704020 - 2023

Jenis Dokumen : Skripsi

Abstrak ID :

Sengketa yang melibatkan Perkumpulan Rukun Sejatu melawan Pemerintah Desa Bolorejo pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung Nomor Register 18/Pdt.G/2018/PN TLG adalah contoh dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bolorejo. Hal tersebut disebabkan karena Pemerintah Desa Bolorejo yang hendak menguasai dan menggunakan area perbukitan Gunung Bolo yang terletak di desa Bolorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, sebagai wahana wisata sehingga dapat menjadi daya tarik dan ikon untuk desa Bolorejo. Namun tujuan untuk mengembangkan area wisata tersebut telah dianggap melanggar hukum karena penggunaan area perbukitan Gunung Bolo yang merupakan area pemakaman yang penguasaannya atasnama Perkumpulan Rukun Sejati. Status tanah yang berada di area perbukitan Gunung Bolo yang masih berupa Eigendom Vorponding, menjadi alasan dari Pemerintah Desa Bolorejo untuk menggunakan area pemakaman sebagai tempat wisata tanpa mengajukan izin terlebih dahulu kepada Perkumpulan Rukun Sejati yang notabene adalah yang menguasai serta memegang pemegang hak atas tanah bekas hak barat tersebut sejak tahun 1912.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dimana pengumpulan bahan dilakukan penulis adalah dengan melalui studi kepustakaan yang kemudian dilakukan proses analisis atas keterkaitan dengan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung Nomor 18/Pdt.G/2018/PN TLG. Metode analisis atas bahan hukum yang terkumpul adalah dengan metode preskriptif guna memberikan gambaran sejara jelas tentang ideanya Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung Nomor 18/Pdt.G/2018/PN TLG berdasarkan peraturan dan norma yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini adalah sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkata a quo karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah jelas melawan norma-norma kesusilaan dan kesopanan yang hidup di masyarakat serta memenuhi unsur-unsur sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Kata Kunci : Tanah Hak Barat, Eigendom Vorponding, Perbuatan Melawan Hukum, Hak Prioritas

Abstrak EN :

An issue involving a civil rights council against the Bolorejo village government in the court of tulungagung district registration number 18/Pdt.G/2018/PN TLG is an example of an unlawful act perpetrated by the Bolorejo village government. This is because the government of the Bolorejo village wants to take control and use the mountain bolo hill area located in Bolorejo village, by Kauman district, tulunggreat district, as a tourist resort, which can provide an interest and icon for Bolorejo village. But the goal of developing the tourist area has been deemed illegal due to the use of the mountain bolo hill area which is a legitimate burial site on behalf of a true community. The status of the land in the foothill of mount bolo still as eigendom vorponding, is the reason government of the Bolorejo village used the cemetery as a tourist resort without first applying permission to the established peace association and holding the rights of the former western right since 1912.

This research uses normative research with a legislation approach, case approach and conceptual approach. The legal material used in this research is primary legal material and secondary legal material where the material collection is done by the author is through the study of literature which is then done the analysis process of the relationship with the rule of district court district Tulungagung Number 18 / PDT.G / 2018 / PN TLG. The method of analysis of the legal materials collected is by prescriptive method to provide a clear historical picture of the ideas of the decision of the District Court of Tulungagung Regency Number 18 / PDT.G / 2018 / PN TGG based on applicable regulations and norms.

The result of this study is to agr the judconsideration in the project of a quo because the acts undertaken by the defendants arents have clearly against the norms of the disorder and the decency of living in the community and fulfill the elements as the act of legal.

Keywords: Western land rights, Eigendom Vorponding, legal action, priority rights

Link Artikel

File Abstrak

File Lampiran