ANALISIS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2137K/PDT/2020 TENTANG SENGKETA PENGUASAAN ALIH HAK GARAP ATAS TANAH NEGARA

ANALYSIS OF THE CASSATION DECISION OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 2137K/PDT/2020 CONCERNING THE DISPUTE OVER THE CONTROL OF CULTIVATION RIGHTS ON STATE LAND

Kasus ini membahas sengketa kepemilikan tanah garapan yang melibatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai dasar hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2137K/PDT/2020. Penggugat mengklaim kepemilikan berdasarkan warisan mertuanya yang mengelola tanah sejak 1957, sementara Tergugat mengajukan klaim berdasarkan SKT tahun 1970 sebagai ahli waris sah. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Penggugat karena tidak dapat membuktikan pengalihan hak garap secara sah dan tertulis, sehingga gugatan dinyatakan kabur (obscuur libel) dan tidak memenuhi unsur legalitas formal. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dan Akibat hukum putusan tersebut. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus, serta analisis preskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa hak garap tanah tidak berpindah kepada Penggugat, dan status hukum tanah tetap sebagai objek negara. Putusan ini menggaris bawahi pentingnya bukti tertulis dan otentik dalam sistem pertanahan nasional guna menjamin kepastian hukum.