PENGURANGAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM UU NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 

REDUCTION OF THE CRIME OF CORRUPTION AS STIPULATED IN LAW NO. 1 OF 2023 ON THE CRIMINAL CODE 

Abstrak

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa atau disebut extraordinary crime yang mana seharusnya aturan yang dibuat mampu membuat pelakunya jera sehingga tidak melakukan kejahatan itu kembali. Akan tetapi pada aturan baru yang dibuat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang hukum pidana telah meringankan sanksi penjara dan sanksi denda pada pelaku tindak pidana korupsi jika dibandingkan dengan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi dasar aturan tindak pidana korupsi dapat dimasukkan dalam KUHP Nasional serta untuk mengetahui dasar pengurangan hukuman bagi terpidana korupsi pada KUHP Nasional. Sehingga permasalahan terkait peringanan sanksi pidana tindak pidana korupsi ini memotivasi penulis melakukan penelitian dengan monogenean metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil dari penelitian adalah tindak pidana korupsi dapat dimasukkan dalam KUHP Nasional melalui asas kodifikasi serta dapat diketahui bahwa pengurangan hukuman pelaku tindak pidana korupsi didasarkan pada politik hukum pidana, individualisasi pidana, dan pemidanaan. Akan tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada mengingat kasus korupsi ini merugikan bukan hanya bagi negara tetapi juga masyarakat.

Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Kodifikasi, Sanksi.

Abstract

The crime of corruption is an extraordinary crime, which should be able to deter the perpetrators from committing the crime again. However, the new rules made in Law No.1 of 2023 concerning the Criminal Code have lightened the prison sanctions and fines for perpetrators of corruption when compared to Law No.31 of 1999 concerning corruption. The purpose of this research is to find out what is the basis for the rules of corruption offenses to be included in the National Criminal Code and to find out the basis for reducing the sentence for corruption convicts in the National Criminal Code. So that problems related to the reduction of criminal sanctions for corruption motivate the author to conduct research using normative legal research methods with a statutory approach, conceptual approach, and historical approach. The data collected is then analyzed prescriptively. The result of the research is that corruption can be included in the National Criminal Code through the principle of codification and it can be seen that the reduction of punishment for corruption offenders is based on the politics of criminal law, individualization of punishment, and punishment. However, this is not in accordance with the existing facts considering that this corruption case is detrimental not only to the state but also to society.

Keywords: Corruption Crime, Codification, Sanctions.