EKSAMINASI DAKWAAN JAKSA TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP OLEH SAMIN TAN (Ultimate Beneficiary Owner PT. Borneo Lumbung Enegry & Metal, Induk Perusahaan PT. Asmin Kolaindo Tuhup (PT. AKT) )

( Studi kasus Putusan Nomor : 37/Pid.sus-TPK/2021/PN.JKT.PST )

EXAMINATION OF THE PROSECUTOR'S INDICTMENT REGARDING THE CRIME OF BRIBERY BY SAMIN TAN (Ultimate Beneficiary Owner of PT. Borneo Lumbung Enegry & Metal, Parent Company of PT. Asmin Kolaindo Tuhup (PT. AKT) )

(Case study of Decision Number: 37/Pid.sus-TPK/2021/PN.JKT.PST)

Korupsi merupakan hambatan besar yang berdampak negatif bagi bangsa dan negara Indonesia, dan keberadaannya dianggap sebagai penghalang utama. Korupsi juga dapat secara langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga mengakibatkan berkurangnya dan terganggunya keuangan negara, dampak negatif yang luas, dan negara di ambang kehancuran. Maka kejahatan korupsi harus diberantas dengan benar dengan hukum yang belaku. Dalam menegakkan hukum seluruh aparat penegak hukum diharuskan melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Tetapi, faktanya dalam kasus pada Putusan Nomor : 37/Pid.sus-TPK/2021/PN.JKT.PST mengenai kasus suap yang terjadi oleh Samin Tan dakwaan jaksa dirasa belum tepat, permasalahan tersebut berupa ketimpangan antara aspek hukum yang diharapkan (das sollen) dengan aspek penerapan hukum yang ada di masyarakat (das sein). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis serta mengkaji norma hukum dan dakwaan jaksa pada putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan case approach, statute approach, dan conceptual approach dengan menggunakan analisis preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam Putusan Nomor : 37/Pid.sus-TPK/2021/PN.JKT.PST dengan terdakwa Samin Tan, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Samin Tan tidak sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Karena, berlaku asas temporis delicti yang berarti perbuatan terdakwa diatur dan diancam sesuai dengan waktu perbuatan dan peraturan mengenai pemberantasan korupsi yang berlaku.

The existence of debasement is viewed as a significant obstacle due to its detrimental effects on Indonesia's nation and state. Debasement can also directly harm the state's assets or the nation's economy, resulting in more modest and unequal assets, enormous negative effects, and the nation almost failing. Debasement must be eradicated through appropriate and legal action. When it comes to upholding the law, it is the responsibility of every member of the community of law enforcement to act appropriately. Decision Number, on the other hand, is in the following predicament: In the bribery case involving Samin Tan, the prosecutor's indictment in 37/Pid.sus-TPK/2021/PN.JKT.PST was deemed inappropriate. This study bases on regularizing genuine assessment methodologies as well as the agent's arraignment regarding the decision. Prescriptive analysis, a case approach, a statute approach, and a conceptual approach are all used in this study. Choice Number subtleties the review's postponed impacts: The Public Examiner's charges, which were recorded as per Article 13 of Regulation No. The defendant Samin Tan's actions are in violation of Law No. Law No. 37/Pid.sus-TPK/2021/PN.JKT.PST, which was changed, 31 of 1999, which adjusted Guideline No. 20 of 2001, which dealt with bringing corruption to an end; 31 of 1999, which dealt with ending Jo's corrupt practices. Article 64, Segment 1 of the Culprits' Code. Because of the application of the temporis delicti principle, which states that the accused's actions are governed and threatened by the time of the act and any applicable regulations regarding corruption elimination.