Analisis Yuridis Putusan Hakim PTTUN Nomor 88/B/2022/PT.TUN.SBY Tentang Penafsiran Hukum Terhadap Kewajiban Memiliki IMB Menara Telekomunikasi Non Seluler di Atas Bangunan

Juridical Analysis of The Decisions of State Administrative Court Judges Number 88/B/2022/PT.TUN.SBY Concerning Legal Interpretation of The Obligation to Have Tower Building Permit to Non Celluler Telecommunications on Rooftop

PT. Artorius Telemetri Sentosa merupakan perusahaan berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa akses internet dengan memiliki empat menara telekomunikasi tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara. DPRKPP yang mengetahui adanya pelanggaran pada empat menara telekomunikasi non seluler tersebut memberikan PT. Artorius Telemetri Sentosa Keputusan Tata Usaha Negara berupa pembokaran pada empat menara telekomunikasi non seluler miliknya. PT. Artorius Telemetri Sentosa mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang menjadikan permasalahan pada hasil putusan Majelis Hakim bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh DPRKPP tersebut untuk dibatalkan dan dicabut dengan pertimbangan, bahwa Majelis Hakim setuju dengan alasan gugatan PT. Artorius Telemetri Sentosa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Perwali Surabaya No. 48 Tahun 2017 dan menyebutkan DPRKPP kurang dalam memberikan bukti mengenai menara telekomunikasi non seluler yang memiliki IMB Menara yang sama dengan milik PT. Artorius Telemetri Sentosa. DPRKPP yang kurang puas dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus putusan tersebut dan akibat hukum dari putusan tersebut bagi kedua pihak yang berpekara. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif yang menganalisis isu hukum tentang kekaburan hukum mengenai persyaratan permohonan IMB Menara di atas bangunan pada Pasal 22 ayat (1) huruf a Perwali Surabaya No. 48 Tahun 2017, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, jurnal dan skripsi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan menara telekomunikasi diwajibkan memiliki IMB Menara, sedangkan PT. Artorius Telemetri Sentosa terbukti telah melakukan pelanggaran. Akibat hukum dari putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang didapatkan PT. Artorius Telemetri Sentosa berupa penolakan pada gugatannya dan dibebankan biaya perkara, sedangkan akibat hukum yang didapatkan DPRKPP mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh DPRKPP tetap berlaku dan harus dilaksanakan.

PT. Artorius Telemetri Sentosa is a legally incorporated company engaged in internet service provider by owning four telecommunication towers without having a Tower Building Permit. DPRKPP was aware of violation of law in the four non-celluler telecommunication towers, DPRKPP gave PT. Artorius Telemetri Sentosa The State Administrative Decree in the form of demolishing four of his non-celluler telecommunication towers. PT. Artorius Telemetri Sentosa filed a lawsuit with The Surabaya State Administrative Court which made a problem in the decision of The Panel of Judges that The State Administrative Decision issued by DPRKPP was to be canceled and revoked with the consideration that The Panel of Judges agree with the reasons for PT. Artorius Telemetri Sentosa pursuant to the provisions of Article 22 paragraph (1) letter a Mayoral Regulation Number 48 of 2017 and states that DPRKPP is lacking in providing evidence regarding non-cellular telecommunication towers have Tower Building Permit. DPRKPP which was dissatisfied with The Surabaya State Administrative Court’s decision, DPRKPP make submitted an appeal to The Surabaya State Administrative High Court. 

The purpose of this research is to find out the considerations used by the judge in deciding the decision and the legal consequences of the decision for both parties to the litigation. The type of research used is normative research which analyzes legal issues regarding legal obscurity concerning the requirements for Tower Building Permit in Article 22 paragraf 1 letter a Mayoral Regulation Number 48 of 2017, while the research approach used is the statutory approach and the conceptual approaches. The sources of legal materials used are primary legal materials derived from laws and regulations and secondary legal materials derived from books, journals, and theses.

The result of this study can be concluded that in the construction of telecommunication towers it is required to have Tower Building Permit, while PT. Artorius Telemetri Sentosa was proven to have committed an offence. The legal consequences of the decision of the Surabaya State Administrative High Court which PT. Artorius Telemetri Sentosa was in the form of refusing his lawsuit and being charged court fees, while the legal consequences obtained by DPRKPP regarding the State Administration Decree issued by DPRKPP remain valid and must be implemented.