ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor: 125/Pid.Sus/2018/PN Btl)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan antara pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Btl mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) apakah penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Btl telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan (2) bagaimana penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam proses pemeriksaan perkara pidana apabila dikaitkan dengan putusan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mengkaji penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam proses pemeriksaan perkara pidana pada Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Btl.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif dengan menelaah kesesuaian penerapan norma hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan putusan bebas dalam Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Btl belum sepenuhnya sesuai dengan semangat penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Majelis Hakim dinilai terlalu berorientasi pada pendekatan legal-formalistik sehingga mengabaikan fakta bahwa penggunaan istilah “tersangka penipuan”, “penggelapan”, dan “pengancaman” dalam unggahan media sosial merupakan bentuk tuduhan konkret yang berpotensi menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya pengabaian terhadap Asas Praduga Tak Bersalah karena terdakwa secara sepihak melabeli korban sebagai tersangka tanpa adanya penetapan resmi dari aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses hukum belum sepenuhnya selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, serta mekanisme penetapan tersangka sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

This research is motivated by the difference between the legal considerations of the Panel of Judges and the legal facts revealed in Decision Number 125/Pid.Sus/2018/PN Btl regarding the crime of defamation through electronic media. The problems studied in this research include: (1) whether the decision by the Panel of Judges in Decision Number 125/Pid.Sus/2018/PN Btl is in accordance with the provisions of Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions; and (2) how the application of the Presumption of Innocence Principle in the process of examining criminal cases when linked to the decision. The purpose of this research is to analyze the suitability of the judge's considerations with the provisions of Article 27 paragraph (3) of the Law on Electronic Information and Transactions and to examine the application of the Presumption of Innocence Principle in the process of examining criminal cases in Decision Number 125/Pid.Sus/2018/PN Btl.

This study uses a normative legal research method with a statute approach and a case approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. The legal materials were analyzed prescriptively by examining the appropriateness of the application of legal norms to the facts revealed in the trial.

The results of the study indicate that the acquittal decision in Decision Number 125/Pid.Sus/2018/PN Btl is not fully in accordance with the spirit of law enforcement as stipulated in Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law. The Panel of Judges is considered to be too oriented towards a legal-formalistic approach, thus ignoring the fact that the use of the terms "fraud suspect", "embezzlement", and "threat" in social media posts are concrete forms of accusation that have the potential to attack a person's honor and good name. In addition, this study found a disregard for the Principle of the Presumption of Innocence because the defendant unilaterally labeled the victim as a suspect without an official determination from law enforcement officials. This condition indicates that the legal process is not fully in line with the principles of human rights protection, legal certainty, and the mechanism for determining suspects as stipulated in applicable laws and regulations.