ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM

SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH 

LEGAL ANALYSIS OF UNLAWFUL

ACTS IN LAND OWNERSHIP DISPUTES

(Study of Cassation Decision Number 2901 K/Pdt/2025)

Sengketa kepemilikan hak atas tanah merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi di Indonesia, khususnya ketika terdapat perbedaan antara penguasaan fisik dan penguasaan yuridis atas tanah. Permasalahan tersebut semakin kompleks apabila objek sengketa diklaim sebagai Barang Milik Negara dan berujung pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 2901 K/Pdt/2025 terkait penilaian PMH dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah serta mengkaji akibat hukum putusan tersebut terhadap para penggugat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mendasarkan pertimbangannya pada status objek sengketa sebagai Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaan KODAM VI/Mulawarman, sehingga penguasaan dan penghunian tanah oleh para penggugat dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Namun, analisis penelitian menunjukkan bahwa tindakan melawan hukum belum sepenuhnya terpenuhi secara kumulatif hanya satu unsur yang terpenuhi karena adanya perbuatan hukum berupa pinjam pakai tanah sengketa. Akibat hukum putusan tersebut adalah hilangnya penguasaan dan pengakuan hukum atas objek sengketa oleh para penggugat serta kewajiban untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah serta rumah dinas kepada pihak tergugat.

Disputes over land ownership rights are among the most common legal issues in Indonesia, particularly when there is a discrepancy between physical possession and legal ownership of land. Such disputes become more complex when the disputed property is claimed as State Property and subsequently leads to a lawsuit based on an Unlawful Act (Tort). This study aims to analyze the legal reasoning of the judges in Supreme Court Cassation Decision Number 2901 K/Pdt/2025 regarding the assessment of an Unlawful Act in a land ownership dispute and to examine the legal consequences of the decision for the plaintiffs. This research employs a normative legal research method using statute approach and case approach. The legal materials consist of primary and secondary legal sources, which are analyzed prescriptively. The results of the study indicate that the Supreme Court based its consideration on the status of the disputed land as State Property under the control of KODAM VI/Mulawarman, thereby concluding that the plaintiffs’ possession and occupation of the land constituted an Unlawful Act pursuant to Article 1365 of the Indonesian Civil Code. However, the analysis of the study indicates that the elements of an unlawful act have not been cumulatively fulfilled, as only one element is satisfied due to the existence of a legal act in the form of a loan-for-use agreement over the disputed land. The legal consequence of the decision is the loss of possession and legal recognition of the disputed property by the plaintiffs, along with the obligation to vacate and surrender the land and official housing to the defendant.